BANDA ACEH iNewsAcehUtara.id – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mendesak Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang juga menjabat sebagai Gubernur Aceh, untuk mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Langkah ini dinilai penting guna menghindari potensi konflik yang lebih luas serta menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif di Aceh.
Permintaan ini muncul setelah pernyataan Ketua DPRA, Zulfadli, yang menyebutkan bahwa pengangkatan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh tidak sah.
"Pernyataan Ketua DPRA yang mempertanyakan legalitas pengangkatan Plt Sekda Aceh berpotensi menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif. Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya Ketua Umum Partai Aceh segera mengganti Ketua DPRA dengan sosok lain," ujar Safar dalam keterangan tertulisnya kepada media di Banda Aceh, Kamis (20/2).
Menurut Safar, sebagai pimpinan legislatif, Ketua DPRA seharusnya mengedepankan komunikasi dengan Gubernur sebelum memberikan pernyataan terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Sekda Aceh. Terlebih lagi, Gubernur yang menandatangani SK tersebut merupakan Ketua Umum Partai Aceh, tempat Zulfadli bernaung. Sikap Zulfadli yang langsung mengkritik kebijakan Gubernur tanpa lebih dahulu berdiskusi dinilai sebagai bentuk perlawanan tersirat terhadap kepemimpinan partainya sendiri.
Safar juga menegaskan bahwa pelantikan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh merupakan wewenang Gubernur. Jika pun pelantikan dilakukan oleh Wakil Gubernur, hal itu tetap dalam koridor tugas yang diberikan oleh Gubernur, sehingga tidak ada persoalan hukum maupun administratif yang perlu dipermasalahkan.
"Sebagai mitra kerja, Ketua DPRA seharusnya membangun komunikasi yang baik dengan Gubernur. Mengingat keduanya berasal dari partai yang sama, cukup dengan menghubungi atau berdiskusi langsung, tanpa harus memicu polemik di ruang publik," tambah Safar.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran Sekda yang nantinya akan memimpin Tim TAPA dan memiliki hubungan erat dengan DPRA. Jika Ketua DPRA menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap Alhudri sebagai Sekda, dikhawatirkan hubungan eksekutif dan legislatif akan terganggu, yang pada akhirnya berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
"Sekda memiliki peran krusial sebagai Pengguna Anggaran sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Jika hubungan antara Ketua DPRA dan Sekda tidak harmonis, maka dapat menghambat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mendesak Ketua Umum Partai Aceh untuk mempertimbangkan penggantian Ketua DPRA demi menjaga stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif," tutup Safar.
Editor : Muhammad Jafar
Artikel Terkait
