Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Penyelesaiaan Sengketa Adat Sesuai Qanun Aceh

Lhoksukon iNewsAcehUtara.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Gampong Geulumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Senin lalu (29/07/24). Pada kegiatan kali ini kegiatan yang dilakukan bentuk pelatihan dan pendampingan Gampong dalam menyelesaian sengketa adat.

Kegiatan  implementasi  Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen di ruang lingkup Universitas Malikussaleh diketuai oleh Sofyan Jafar dan beranggotakan Romi Asmara, Nuribadah serta  Arif Rahman selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

 Menurut Sofyan Jafar, pemilihan tema ini penting mengingat dalam praktiknya masih didapati beberapa kendala yang dialami aparatur gampong dalam menyelesaikan sengketa adat di gampong. Kewenangan Aparatur Gampong sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yakni tokoh-tokoh adat yang terdiri atas keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa adat harus benar-benar dapat dioptimalkan.

Kegiatan ini dihadiri oleh aparatur gampong dan perwakilan masyarakat Geulumpang Sulu Timu. Wali Yunis selaku Keuchik Gampong Geulumpang Sulu Timu sangat menyambut baik dan berterimakasih kepada tim pengabdi dan Universitas Malikussaleh. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di gampong. Ia juga berharap kerjasama yang telah terbina dengan baik antara Gampong Geulumpang Sulu Timu dengan Universitas Malikussaleh dapat terus berlanjut dan gampongnya sangat terbuka bagi civitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan tri dharma.

Hasan Basri selaku pembicara dari unsur akademisi Universitas Malikussaleh, yang dalam pemaparannya beliau menekankan bahwa dalam peradilan adat harus didasari pada ajaran “menyelesaikan”  bukan pada ajaran “memutuskan”. Ajaran ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama peradilan adat, yakni untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, menjaga hubungan kekeluargaan dan relasi sosial agar tetap harmonis, memastikan pelaku akan merubah prilaku buruknya menjadi lebih baik, serta mengembalikan keseimbangan dan harmonisasi dalam masyarakat.

‘’ Oleh sebab itu menjadi penting kiranya dalam kegiatan ini Aparatur Gampong sebagai Perangkat (Majelis) Peradilan Adat pada tingkat Gampong, yang dalam hal ini adalah Geuchik, sebagai ketua, Sekretaris Gampong, sebagai Panitera, Imeum Meunasah dan Tuha Peut, serta Ulama, Tokoh Adat/Cendekiawan lainnya di Gampong yang bersangkutan, sebagai Anggota, harus benar-benar memiliki pemahaman yang cukup dan teknik yang baik dalam menyelesaikan sengketa adat agar tujuan utama dari Peradilan Adat dimaksud dapat diwujudkan. Untuk menjaga hubungan bermasyarakat yang baik, Hasan Basri mengingat pepatah Aceh “Nyan Rayek Tapeuubeut, Nyang Ubeut Tapeugadoh. Tameuhukom dengen adat, hareuta teutap, syeedara teuh na” tutupnya.

Editor : Muhammad Jafar